Pendidikan Pancasila

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan atau keahlian dalam kesatuan organis harmonis dinamis, di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Dalam mengembangkan kepribadian dan kemampuan atau keahlian merupakan sifat dwi tunggal pendidikan nasional.
Pendidikan pada dasarnya ialah pemanusiaan, dan ini memuat hominisasi dan humanisasi. Homanisasi merupakan proses pemanusiaan secara umum, yakni memasukkan manusia dalam lingkup hidup manusiawi secara minimal. Humanisasi adalah proses yang lebih jauh, kelanjutan hominisasi. Dalam proses ini, manusia bisa meraih perkembangan yang lebih tinggi, seperti Nampak dalam kemajuan-kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan.
Salah satu agenda penting dalam upaya mengatasi krisis dalam kehidupan bangsa kita adalah melalui pendidikan karakter, pendidikan nilai, pendidikan moral, pendidikan akhlak, pendidikan budi pekerti. Kemampun peserta didik dalam berpikir tentang persoalan-persoalan moral, maupun cara bertindak dalam situasi-situasi yang menyangkut benar dan salah hendaknya diperhitungkan baik-baik.
Pendidik (guru) yang baik mempunyai kekuatan yang vital bagi kemajuan dan keselamatan bangsa. Hal ini dikarenaka perilaku pendidik akan lebih diikuti oleh peserta didik dari pada apa yang dikatakan guru. Pendidik (guru) yang memiliki akhlak, budi pekerti, karakter yang baik, akan sangat kondusif dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan moral, yang muaranya akan mendukung bagi peserta didik untuk memiliki karakter yang baik.

Komponen “Moral Knowing”, meliputi enam unsur, yaitu:
1. “Moral awareness”, kesadaran moral atau kesadaran hati nurani, yang terdiri dari dua aspek yaitu:
a. Tanggung jawab ialah menggunakan kecerdasan untuk melihat jika situasi meminta penilaian atau pertimbangan moral, dan berpikir secara hati-hati tentang apa yang benar dari perilaku tersebut.
b. Is taking trouble to be informed.
2. “Knowing moral values” atau pengetahuan tentang nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral tersebut, antara lain:
a. Rasa hormat tentang kehidupan dan kebebasan.
b. Tanggung jawab
c. Kejujuran
d. Keterbukaan
e. Perasaan kasihan
f. Keteguhan hati
3. “Perspectives-taking” atau perspektif yang memikat hati, adalah kemampuan untuk memberi pandangan pada orang lain, melihat situasi seperti yang dia lihat, membayangkan bagaimana dia seharusnya berpikir, bereaksi, dan merasakan.
4. “Moral reasoning” atau pertimbangan-pertimbangan moral, adalah pengertian tentang apa yang dimaksud dengan bermoral, dan mengapa kita harus bermoral.
5. “Decision-making” atau pengambilan keputusan, adalah kemampuan mengambil keputusan dalam menghadapi masalah-masalah moral.
6. “Self-knowledge” atau mengenal diri sendiri, adalah kemampuan mengenal atau memahami diri sendiri, dan hal ini paling sulit dicapai, tetapi hal ini penting untuk pengembangan moral.

Komponen-komponen “Moral Feeling”, meliputi enam unsur penting, yaitu:
1. “Conscience”, kata hati atau hati nurani, yang memiliki dua sisi, yaitu sisi kognitif (pengetahuan tentang apa yang benar), dan sisi emosi (rasa wajib berperilaku menurut kebenaran itu).
2. “Self-esteem” atau harga diri. Mengukur harga diri kita sendiri berarti kita menilai diri sendiri. Jika kita menilai diri sendiri, berarti kita merasa hormat terhadap diri sendiri, dan dengan cara demikian kita akan mengurangi penyalahgunaan pikiran atau badan kita sendiri.
3. “Empathy” atau empati, adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, seolah-olah mengalami sendiri apa yang dialami orang lain, atau merasakan apa yang orang lain rasakan.
4. “Loving the good” atau cinta pada kebaikan. Jika orang cinta akan kebaikan, maka mereka akan berbuat baik, dan mereka memiliki moralitas.
5. “Self-control” atau kontrol diri, adalah kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri, dan hal ini diperlukan juga untuk mengekang kesenangan diri sendiri.
6. “Humility” atau kerendahan hati (“lembah manah”), adalah merupakan kebaikan moral yang kadang-kadang dilupakan atau diabaikan, padahal ini merupakan bagian terpenting dari karakter yang baik.


Komponen-komponen “Moral Action”, meliputi tiga unsur penting, yaitu:
1. “Competence” atau kompetensi moral, adalah kemampuan untuk menggunakan pertimbangan-pertimbangan moral dan perasaan dalam perilaku moral yang efektif.
2. “Will” atau kemauan, adalah kemampuan yang sering menuntut tindakan nyata dari kemauan, memobilisasi energi moral untuk bertindak tentang apa yang kita pikirkan, apa yang harus kita kerjakan.
3. “Habit” atau kebiasaan. Suatu kebiasaan untuk bertindak secara baik dan benar perlu senantiasa dikembangkan.

Tugas pendidikan moral adalah membantu peserta didik supaya memiliki karakter atau akhlak atau budi pekerti yang baik, sekaligus dimilikinya dalam diri peserta didik, pengetahuan, perasaan, dan tindakan moral yang saling melengkapi satu sama lain, dalam suatu kesatuan organis harmonis dinamis.
Dua nilai moral universal, yang berbentuk nilai-nilai inti dalam masyarakat umum, yang secara moral dapat diajarkan ialah “rasa hormat” (“respect”) dan “tanggung jawab” (“responsibility”). “Respect” berarti menunjukkan rasa hormat yang seimbang bagi seseorang atau sesuatu hal, termasuk rasa hormat pada diri sendiri, terhadap hak dan martabat semua orang, terhadap lingkungan yang dapat menopang seluruh kehidupan manusia. Tanggung jawab adalah perilaku yang nampak dari moralitas, yang termasuk di dalamnya perhatian atau “caring” terhadap diri sendiri dan orang lain, pemenuhan kewajiban-kewajiban, kontribusi terhadap masyarakat, pengurangan terhadap penderitaan, dan membangun dunia yang lebih baik.

Cara untuk mengembangkan karakter yang baik, yakni sebagai berikut:
1. “Self-discipline” atau disiplin diri perlu ditanamkan pada para mahasiswa atau siswa, dosen atau guru, pelatih, pembimbing, dan semua komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran.
2. “Compassion” atau rasa terharu. Rasa terharu yang disertai rasa kasih sayang dapat ditanamkan melalui cerita-cerita atau peribahasa yang bermanfaat seoptimal mungkin.
3. “Responsibility” atau tanggung jawab. Orang yang tidak bertanggung jawab adalah suatu ciri bahwa orang tersebut belum matang, sebaliknya adanya rasa tanggung jawab adalah ciri kematangan seseorang.
4. “Friendship” atau persahabatan. Cerita-cerita yang disampaikan pada mahasiswa atau siswa mengenai persahabatan yang baik merupakan paradigm moral bagi semua hubungan antar manusia.
5. “Work” atau bekerja. Langkah pertama dalam mengerjakan sesuatu adalah belajar, bagaimana cara mengerjakan sesuatu.
6. “Courage” atau keberanian dan keteguhan hati. Hal ini perlu ditanamkan dalam menghadapi perasaan takut, sifat ragu-ragu, gugup, bimbang, dan sifat-sifat lain yang sering menganggu.
7. “Perseverance” atau ketakutan. Bagaimana caranya mendorong para mahasiswa atau siswa supaya tekun dan tetap melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan keberanian dan ketekunannya.
8. “Honesty” atau kejujuran. Peserta didik perlu dididik menjadi pribadi yang jujur, berbuat secara nyata, secara murni, dan dapat dipercaya. Kejujuran diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk rasa hormat kepada diri sendiri dan kepada orang lain.
9. “Loyality” atau loyalitas. Loyalitas atau kesetiaan berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, persahabatan, afilisiasi keagamaan, kehidupan professional dan lain-lain, yang kesemuanya itu dapat berubah dan dikembangkan ke arah yang baik dan mulia.
10. “Faith” atau keyakinan. Keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan dimensi yang sangat penting, yang merupakan sumber moral manusia.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA II

Bab VI (Pemerintahan Daerah)
Indonesia adalah negara kesatuan, tidak mengenal negara dalam negara.
Azas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah, meliputi penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan pembangunan (otonomi daerah)
Azas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang kepada pejabat-pejabat di daerah.
Bab VII (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
Mengingat keanggotaan DPR merangkap keanggotaan MPR, maka kedudukan dewan adalah kuat, tidak dapat dibubarkan presiden.
DPR memiliki kekuasaan membentuk undang-undang dengan menggunakan hak inisiatif, yakni hak mengajukan rancangan undang-undang.
DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
DPR mempunyai hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.
Setiap anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul atau pendapat, serta hak imunitas.

Bab VIIA (Dewan Perwakilan Daerah)
Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum
Anggota DPD dari setiap provinsi, jumlahnya sama, dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR.
DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Bab VII B (Pemilihan Umum)
Pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wapres, dan DPRD.
Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik
Peserta pemilu DPD adalah perorangan
Penyelenggara Pemilu adalah KPU

Bab VIII (Keuangan)
APBN ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang.
Apabila RAPBN tidak disetujui DPR, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
Hasil pemeriksaan oleh BPK disampaikan kepada DPR.

Bab IX (Kekuasaan Kehakiman)
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang.
Badan kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang merdeka, yang terlepas dari pemerintah dan DPR.
MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang.
Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hukum.

Kekuasaan Kehakiman
Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Bab X (Warga Negara dan Penduduk)
Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli, orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Penduduk adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan.
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Tiap-tiap warga negara memiliki hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA I

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. UUD adalah Hukum Dasar Tertulis
Hukum dasar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (a) Hukum dasar tertulis yaitu UUD, dan (b) Hukum dasar tidak tertulis yaitu convensi.
Undang-undang dasar adalah suatu naskah tertulis yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.
Convensi : hukum dasar tidak tertulis: yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara.
(1) merupakan kebiasaan
(2) tidak bertentangan dengan UUD
(3) Diterima oleh rakyat
(4) Bersifat sebagai pelengkap bagi UUD
Contoh: - pengambilan keputusan secara
musyawarah mufakat
- pidato kenegaraan Presiden RI tiap
tanggal 16 Agustus.

ISI BATANG TUBUH UUD 1945
BAB I (Bentuk dan Kedaulatan)
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik
Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

Bab II (Majelis Permusyawaratan Rakyat/ MPR)
MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD (sistem bikameral)
Kewenangan MPR :
Mengubah dan menetapkan UUD
Melantik Presiden dan Wakil Presiden
Dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD

Bab III (Kekuasaan Pemerintahan Negara)
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan
Presiden dipilih langsung oleh rakyat
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dg persetujuan DPR

Bab IV (Dewan Pertimbangan)
Dalam menjalankan tugas pemerintahan, presiden dapat meminta pertimbangan kepada suatu dewan pertimbangan yang ditentukan oleh presiden.

Bab V ( Kementerian Negara)
Presiden dibantu menteri-menteri. Jadi menteri adalah pembantu presiden, mereka bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada DPR.
Susunan kabinet menganut sistem kabinet presidensial.
Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.